UNDANG-UNDANG

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

 

PERATURAN PEMERINTAH

1. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

2. PP Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Penghasilan, Uang Kehormatan dan Hak-Hak lainKetua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman RI

3. PP Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Ombudsmn RI di Daerah

4. PP Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman RI

5. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 (tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil)

 

PERATURAN PRESIDEN​

1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI

2. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

3. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2014 Tentang Gaji Asisten Ombudsman RI

4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pengadaan Barang dan Jasa

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN : 

1. PMK 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara Berupa Rumah

3. PMK 186 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan BMN Berupa Tanah 

4. PMK 110 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Mekanisme Pembayaran Uang Makan Bagi PNS

5. PMK 138 Tahun 2010 tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara

6. PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah

7. PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN

8. PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

9. PMK 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN

10. PMK 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan

11. PMK 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara

12. PMK 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

13. PMK 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

14. PMK 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

15. PMK 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara

16. PMK 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat 

17. MK 257/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015

18. PMK 117/PMK.05/2015 tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam TA. 2015 Kepada PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

19. PMK 115/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Keluaran TA. 2016

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.06/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2010 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat

3. Keputusan Menteri Keuangan nomor 403/KMK.06/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga

 

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN RI

1. Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transport serta Tunjangan Asuransi Kesehatan Jiwa Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman RI

 

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & RB :

• Permen PAN RB Nomor 15 tahun 2011 Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga

• Permen PAN RB Nomor 14 tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management)

• Permen PAN RB Nomor 13 tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Quick Wins

• Permen PAN RB Nomor 12 tahun 2011 Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)

• Permen PAN RB Nomor 11 tahun 2011 Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi

• Permen PAN RB Nomor 10 tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan

• Permen PAN RB Nomor 9 tahun 2011 Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

• Permen PAN RB Nomor 8 tahun 2011 Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga

• Permen PAN RB Nomor 7 tahun 2011 Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga

• Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014

• Perpres No. 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

 

PERATURAN LKPP :

1. Perka No. 21 Tahun 2015 Tentang Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan Untuk Pekerjaan Konstruksi Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (National Competitive Bidding/NCB) Dengan Sumber Dana Dari Bank Dunia Perka No. 21 Tahun 2015  Lampiran Perka No. 21 Tahun 2015

2. Perka No. 21 Tahun 2015 Tentang e-purchasing

3. Perka No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan

4. Perka No. 1 Tahun 2015 E-Tendering

 

PERATURAN ANRI :

1. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif

2. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Penggunaan Kertas Untuk Arsip Bernilaiguna Tinggi

3. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Standar Folder dan Guide Arsip 

4. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Standar Boks Arsip Kepala Nasional Republik Indonesia

5. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 tentang Standar Penyimpanan Fisik Arsip 

6. Keputusan kepala Arsip nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2000 tentang Penyusutan Arsip Pada Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan

 

PERATURAN DIRJEN

1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satker Pengelola APBN serta verifikasi LPJ Bendahara

2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-24/PB/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2015

 

MODUL

1. Bendahara Mahir Pajak